Ironi May Day 2026 di Surabaya: 60 Persen Pekerja Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei menjadi momentum penting bagi pekerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, di Kota Surabaya, Jawa Timur, terdapat ironi yang cukup mencolok. Sekitar 60 persen pekerja di kota ini belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan, sebuah kondisi yang menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dan pengusaha dalam melindungi hak-hak pekerja.

Latar Belakang Masalah

BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang ditujukan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, penyakit, dan pengangguran. Program ini merupakan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan demikian, setiap pekerja di Indonesia seharusnya terdaftar dan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang belum terlindungi, terutama di sektor informal dan industri kecil. Di Surabaya, kondisi ini diperparah oleh jumlah pekerja yang besar dan heterogen. Kota ini merupakan salah satu pusat industri dan ekonomi di Jawa Timur, dengan ribuan perusahaan dan usaha kecil menengah (UKM) yang beroperasi. Namun, banyak dari perusahaan dan UKM ini yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga meninggalkan pekerja dalam kondisi rentan dan tidak terlindungi.

Penyebab Rendahnya Partisipasi BPJS Ketenagakerjaan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi BPJS Ketenagakerjaan di kalangan pekerja Surabaya. Pertama, kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan masih relatif rendah di kalangan pekerja dan pengusaha. Banyak pekerja yang belum memahami manfaat dan hak-hak yang mereka terima dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, biaya iuran yang diperlukan untuk mendaftar dan mempertahankan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi hambatan bagi pekerja dan pengusaha, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal atau memiliki penghasilan yang rendah. Biaya iuran ini dapat menjadi beban tambahan yang signifikan, terutama bagi pekerja yang sudah menghadapi kesulitan ekonomi. Ketiga, kurangnya penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkait juga menjadi faktor yang signifikan. Banyak perusahaan dan UKM yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan karena tidak ada sanksi yang jelas atau penegakan hukum yang efektif.

Dampak Bagi Pekerja

Kondisi di mana 60 persen pekerja di Surabaya belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan memiliki dampak yang signifikan bagi pekerja dan keluarga mereka. Tanpa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja menjadi lebih rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, penyakit, dan pengangguran. Mereka juga kehilangan akses ke program jaminan pensiun dan jaminan kematian, yang sangat penting untuk keamanan finansial di masa depan. Selain itu, pekerja yang tidak terlindungi BPJS Ketenagakerjaan juga berisiko mengalami kesulitan ekonomi yang parah jika mereka mengalami kecelakaan kerja atau jatuh sakit. Biaya pengobatan dan kehilangan pendapatan dapat menjadi beban yang sangat berat, terutama bagi pekerja yang memiliki tanggung jawab keluarga.

Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan upaya yang serius dan terkoordinasi dari pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan melalui kampanye dan program edukasi yang efektif. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi pekerja, serikat buruh, dan lembaga masyarakat sipil. Kedua, pemerintah perlu memperbaiki regulasi dan penegakan hukum yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini termasuk memperjelas sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dan memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan. Ketiga, pengusaha perlu memahami pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dan perusahaan itu sendiri. Mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga investasi jangka panjang dalam kesejahteraan pekerja dan produktivitas perusahaan.

Kesimpulan

Ironi May Day 2026 di Surabaya, di mana 60 persen pekerja belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki regulasi, dan memperkuat penegakan hukum. Dengan demikian, pekerja di Surabaya dan di seluruh Indonesia dapat menikmati perlindungan yang mereka butuhkan untuk hidup dengan aman dan sejahtera.

---

Ilustrasi - Redaksi Jumper Media Jawa Timur